APAK Meminta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah

LIPUTAN 1

- Redaksi

Minggu, 15 November 2026 - 15:52 WIB

5031 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1. Latar Belakang ,
APAK JABAR mencatat beredarnya laporan media termasuk unggahan media sosial , yang menyampaikan informasi bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam narasi yang beredar disebutkan ada 20 temuan pemeriksaan mulai dari permasalahan data pajak Bumi dan Bangunan (1.699 objek pajak luas tanah belum diperbarui Bapenda), belanja pegawai, proyek pembangunan, sampai aset tanah bernilai triliunan rupiah.

APAK menegaskan nilai‑nilai di bawah ini adalah angka yang beredar di media, BELUM TERKONFIRMASI sebagai kerugian daerah final. Sebagian merupakan nilai aset, potensi beban, tunggakan, BUKAN otomatis uang yang hilang. Opini WDP BUKAN putusan BPK yang menyatakan terjadinya korupsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT


Daftar nilai yang beredar:
1. Potensi beban keuangan daerah CFD + Braga Beken: Rp 2,7 Miliar.
2. Tunggakan sewa tanah BMD: Rp 148,06 Miliar (perlu diverifikasi apakah masuk LHP TA 2025).
3. Aset PSU perumahan yang belum disajikan: disebut nilai sampai Rp 4 Triliun (perlu dikonfirmasi apakah masih temuan TA 2025).
4. Aset tetap yang statusnya belum terverifikasi: Rp 551 Miliar (perlu dicek ke LHP terbaru)

2. Kajian Tata Kelola Pemerintahan.
Sesuai Undang‑Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang‑Undang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tugas fungsi DPRD, Inspektorat dan BPK:

1. Pemkot Bandung wajib menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi BPK secara terukur, terjadwal dan terbuka untuk publik, termasuk memisahkan mana yang sekadar kelemahan administrasi, potensi beban keuangan, dan yang terindikasi kerugian daerah
2. DPRD Kota Bandung selaku pengawas APBD berhak meminta penjelasan rinci eksekutif atas penyebab berulangnya permasalahan aset daerah, data pajak, proyek pembangunan, termasuk temuan CFD Braga Beken senilai Rp 2,7 Miliar.
3. Masyarakat berhak mendapatkan akses salinan LHP BPK melalui PPID Pemkot Bandung / PPID BPK Perwakilan Jabar untuk memastikan pengawasan publik berjalan sehat .

. Sikap Resmi APAK  jabar
Menerima masukan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan perbaikan tata kelola keuangan Kota Bandung.
Minta Pemkot Bandung, DPRD Kota Bandung, BPK Perwakilan Jabar untuk menyampaikan salinan resmi LHP BPK TA 2025 beserta matriks tindak lanjut perbaikan, rincian: berapa nominal kerugian daerah, berapa potensi beban, berapa nilai aset yang belum terverifikasi
Minta Inspektorat Kota Bandung melakukan audit lanjutan apabila dari LHP resmi terindikasi ada unsur kerugian daerah, penyalahgunaan wewenang yang harus diteruskan ke Aparat Penegak Hukum
Minta pemisahan data: nilai Rp 2,7 Miliar (CFD), Rp 148,06 Miliar (tunggakan sewa), Rp 551 Miliar, Rp 4 Triliun apakah semuanya tercantum di LHP TA 2025 atau temuan tahun sebelumnya, agar publik tidak terjebak narasi yang melebih‑lebihkan .

. Tuntutan Kepada Pemkot Bandung

1. Menyampaikan secara terbuka jadwal penyelesaian perbaikan data Bapenda atas 1.699 objek pajak yang disebut di laporan
2. Menyajikan laporan inventarisasi aset tanah/PSU yang bernilai besar yang menjadi temuan BPK
3. Menyampaikan laporan berkala ke DPRD dan publik progres tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK termasuk temuan CFD Braga Beken senilai Rp 2,7 Miliar

APAK mendorong semangat perbaikan akuntabilitas keuangan daerah. Kami akan menunggu dokumen resmi BPK sebelum APAK menyatakan secara pasti total kerugian daerah. APAK mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Bandung mengawal perbaikan tata kelola Pemkot Bandung secara objektif berdasar bukti dokumen resmi.

“APAK mencatat beredar temuan potensi beban CFD Braga Beken Rp 2,7 Miliar, tunggakan sewa tanah Rp 148,06 Miliar, serta nilai aset triliunan. Kami minta BPK dan Pemkot Bandung segera mengonfirmasi angka mana temuan TA 2025, mana kerugian, mana sekadar permasalahan administrasi, agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.”

Berita Terkait

Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi
Genap 68 Tahun, LPPM RI Perkuat Komitmen Pendidikan Gratis dan Integritas Lembaga
Serah Terima Jabatan BPD Ranca Tungku Periode 2026–2034, Momentum Perkuat Sinergitas dengan Pemerintah Desa
DPRD Kota Bandung Tetapkan Perda Bank Perekonomian Rakyat
Ismawanto Somantri: “Saya Burung Pipit yang Hadir Selamatkan Demokrasi APDESI” ‎ 
Revitalisasi SDN Sinarjaya Telan Rp1,41 Miliar, Progres Pembangunan Capai 70 Persen
KKI Bandung Barat Pasang Target Besar hingga 2030, Edy Syafrudin Bidik 6 Dojo Baru dan Atlet Unggulan
Revitalisasi SDN Kertasari Kertasari Cisarua Dapat Suntikan APBN Rp1,66 Miliar, Progres Capai 30 Persen

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 15:52 WIB

APAK Meminta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah

Sabtu, 14 November 2026 - 11:03 WIB

Genap 68 Tahun, LPPM RI Perkuat Komitmen Pendidikan Gratis dan Integritas Lembaga

Jumat, 13 November 2026 - 16:22 WIB

Serah Terima Jabatan BPD Ranca Tungku Periode 2026–2034, Momentum Perkuat Sinergitas dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:28 WIB

DPRD Kota Bandung Tetapkan Perda Bank Perekonomian Rakyat

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:10 WIB

Ismawanto Somantri: “Saya Burung Pipit yang Hadir Selamatkan Demokrasi APDESI” ‎ 

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:51 WIB

Revitalisasi SDN Sinarjaya Telan Rp1,41 Miliar, Progres Pembangunan Capai 70 Persen

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:45 WIB

KKI Bandung Barat Pasang Target Besar hingga 2030, Edy Syafrudin Bidik 6 Dojo Baru dan Atlet Unggulan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:11 WIB

Revitalisasi SDN Kertasari Kertasari Cisarua Dapat Suntikan APBN Rp1,66 Miliar, Progres Capai 30 Persen

Berita Terbaru