JAKARTA – 22-10-2026, Menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada Tahun Anggaran 2026 mendapat perhatian serius dari Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap tekanan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak di bawah kepemimpinan Bupati Afni Zulkifli.
Prof. Sutan Nasomal menilai, kondisi keuangan Kabupaten Siak yang mengalami penurunan pendapatan hingga ratusan miliar rupiah tidak seharusnya dijadikan alasan untuk terburu-buru menyalahkan pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh karena kemampuan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah kabupaten, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta penerimaan dari sektor sumber daya alam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pandangannya, Prof. Sutan Nasomal SHH,menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak justru membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak agar tetap mampu menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan terburu-buru menyalahkan Bupati Siak ketika APBD mengalami penurunan. Kita harus melihat persoalannya secara objektif. Pemerintah daerah tentu menghadapi tantangan besar ketika pendapatan berkurang, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Yang paling penting sekarang adalah mencari solusi bersama agar rakyat tidak menjadi pihak yang dirugikan,” demikian pandangan Prof. Sutan Nasomal SH MH, mengenai tekanan fiskal Kabupaten Siak.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, Soroti Penurunan Pendapatan Daerah Rp160,17 Miliar
Keprihatinan Prof. Sutan Nasomal tersebut berkaitan dengan pemaparan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Afni Zulkifli dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Siak pada Jumat, 25 September 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan, pendapatan daerah Kabupaten Siak mengalami penurunan sebesar Rp160,17 miliar atau 6,76 persen, dari sebelumnya sekitar Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.
Salah satu komponen yang mengalami penurunan cukup besar adalah transfer pemerintah pusat, yakni sekitar Rp131 miliar atau 8,76 persen, sehingga menjadi Rp1,370 triliun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan sebesar 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar. Penerimaan pajak daerah tercatat turun sekitar Rp87,82 miliar atau 28,38 persen menjadi Rp221,6 miliar.
Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana belanja daerah yang mengalami penyesuaian sebesar Rp134,69 miliar atau 5,68 persen, dari sekitar Rp2,371 triliun menjadi Rp2,236 triliun.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, menilai angka-angka tersebut menunjukkan adanya tekanan fiskal yang perlu mendapatkan perhatian bersama, bukan sekadar menjadi bahan kritik terhadap pemerintah daerah.
Ia berpandangan bahwa Bupati Siak bersama jajaran pemerintah daerah dan DPRD menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan yang harus terus berjalan.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, Jangan Sampai Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Menjadi Korban
Perhatian utama Prof. Sutan Nasomal SH MH, tertuju pada kemungkinan dampak penurunan APBD terhadap sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah daerah sedang menghadapi keterbatasan anggaran.
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja modal mengalami penurunan sebesar 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar.
Sementara itu, belanja transfer ke desa juga turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar. Belanja hibah mengalami penurunan 22,63 persen dan bantuan sosial turun hingga 43,29 persen.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, mengingatkan agar penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang paling bergantung pada pelayanan pemerintah.
“Saya sangat prihatin apabila penurunan APBD nantinya berdampak pada pelayanan kesehatan, pendidikan anak-anak, pembangunan jalan dan jembatan, maupun kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah harus tetap diberikan ruang dan dukungan untuk menjalankan kewajibannya kepada rakyat,” demikian penekanan Prof. Sutan Nasomal SH MH.
Meski demikian, besarnya penurunan belanja secara keseluruhan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa anggaran kesehatan dan pendidikan telah dipangkas dalam jumlah tertentu. Hal tersebut masih memerlukan rincian alokasi belanja masing-masing sektor.
Daerah Penghasil Migas Perlu Mendapat Perhatian Proporsional
Prof. Dr. Sutan Nasomal SH MH, juga menyoroti posisi Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi di Provinsi Riau.
Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Siak merupakan kekuatan ekonomi yang perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang proporsional terhadap kebutuhan daerah penghasil migas, khususnya ketika terjadi tekanan terhadap pendapatan dan kemampuan belanja daerah.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, menegaskan bahwa kebijakan fiskal nasional tentu memiliki berbagai pertimbangan strategis yang harus dihormati. Namun, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar penyesuaian anggaran tidak menghambat pelayanan dasar masyarakat.
“Kabupaten Siak merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Saya berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada daerah penghasil agar pembangunan tetap berjalan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling mendukung karena tujuan akhirnya sama, yakni kesejahteraan rakyat,” ungkap Prof. Sutan Nasomal SH MH, dalam pandangannya.
Ia juga berharap adanya evaluasi terhadap mekanisme penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam, termasuk penjelasan mengenai perubahan alokasi transfer dan perkembangan penerimaan sektor migas.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat memahami faktor-faktor yang memengaruhi kondisi APBD Kabupaten Siak.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, menilai penurunan transfer pusat tidak otomatis menunjukkan adanya penurunan produksi minyak bumi. Untuk memastikan penyebabnya, diperlukan data produksi migas, realisasi dana bagi hasil, dan rincian kebijakan fiskal yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, Dorong Penguatan BUMD dan Potensi Ekonomi Siak
Selain menyoroti hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, Prof. Sutan Nasomal juga mendorong penguatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi Kabupaten Siak.
Menurutnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan penting dalam mendukung kemandirian fiskal, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia berharap perusahaan-perusahaan daerah dapat terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha sehingga manfaat keberadaannya semakin dirasakan masyarakat.
PT Bumi Siak Pusako (BSP), yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi, merupakan salah satu perusahaan daerah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Siak.
Dalam bahan pemberitaan, perusahaan tersebut dilaporkan memiliki proyeksi pembagian dividen tahun 2026 sekitar 6 juta dolar AS atau lebih dari Rp100 miliar, dengan perkiraan bagian Kabupaten Siak sekitar Rp52 miliar.
Namun, proyeksi tersebut masih perlu dibedakan dari keputusan pembagian dividen dan penerimaan yang telah direalisasikan ke kas daerah.
Selain BSP, PT Permodalan Siak (Persi) juga dilaporkan memberikan kontribusi dividen selama beberapa tahun terakhir.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, berpandangan bahwa penguatan perusahaan daerah perlu terus dilakukan melalui tata kelola yang transparan, pengawasan yang baik, serta pengembangan usaha yang berorientasi pada manfaat ekonomi jangka panjang.
Ia berharap keberadaan BUMD dapat semakin memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada satu sumber penerimaan.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, Harapkan Semua Pihak Mendukung Upaya Pemkab Siak
Di tengah tekanan APBD tersebut, Prof. Sutan Nasomal mengajak seluruh elemen masyarakat, DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk membangun kerja sama yang konstruktif dengan Pemerintah Kabupaten Siak.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami penyesuaian membutuhkan kebijakan yang cermat, pengawasan yang transparan, serta dukungan berbagai pihak.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik. Namun, kritik sebaiknya disertai data, pemahaman terhadap persoalan, dan usulan solusi yang dapat dilaksanakan.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, juga berharap Bupati Afni Zulkifli bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Siak terus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Saya berharap semua pihak memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Siak untuk menghadapi persoalan ini. Jangan sampai energi kita habis hanya untuk saling menyalahkan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata, pelayanan publik yang tetap berjalan, dan pembangunan yang terus berlanjut,” demikian inti pandangan Prof. Sutan Nasomal.
Ia menambahkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah dan komunikasi terbuka kepada masyarakat merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, Kepentingan Rakyat Harus Diutamakan
Menutup pandangannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal SH MH, menyampaikan harapan agar tekanan fiskal Kabupaten Siak pada 2026 dapat menjadi momentum memperkuat koordinasi pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah.
Ia meyakini bahwa Kabupaten Siak memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan, mulai dari sektor minyak dan gas bumi, perkebunan, industri, perdagangan, hingga penguatan perusahaan milik daerah.
Menurutnya, tantangan anggaran harus dihadapi melalui perencanaan yang matang dan kebijakan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Bupati dan jajaran pemerintah daerah tentu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Karena itu, jangan terburu-buru menyalahkan pemerintah daerah. Mari kita dorong solusi bersama, termasuk dukungan pemerintah pusat, agar Kabupaten Siak tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” demikian penegasan Prof. Sutan Nasomal.
Ia berharap sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program kesejahteraan masyarakat tetap memperoleh perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Bagi Prof. Sutan Nasomal, persoalan APBD Kabupaten Siak bukan semata-mata menyangkut penurunan angka pendapatan dan belanja, melainkan bagaimana pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak atas pelayanan publik dan pembangunan yang layak.
“Jangan sampai rakyat menjadi korban dari tekanan anggaran. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bergandengan tangan mencari jalan keluar. Siak memiliki potensi besar, dan saya berharap daerah ini mampu melewati tantangan fiskal dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak, dan DPRD, tantangan fiskal tersebut diharapkan dapat dihadapi tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Sebab, yang paling utama bukan mencari pihak untuk disalahkan, melainkan memastikan masyarakat Kabupaten Siak tetap memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Nara Sumber Profesor Doktor KH Alhamdhu Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Assotion Of Young Indonesian Ketua Umum YPLBH Profesor Doktor KH Alhamdhu Sutan Nasomal SH MH Rektor Unuversitas Bangsa Negara Bersatu(UBNB) Rektor STIA STIH STIK Pronass Ketua Umum Yayasan Pendidikan Brigade Global Indonesia Plus (YP.BRIGIP) Jenderal Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar (KOMPII).
