Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Geumpang Disorot Tajam, Pemerintah Didesak Ungkap Siapa di Balik Rantai Operasinya

LIPUTAN 1

- Redaksi

Sabtu, 12 September 2026 - 17:48 WIB

5084 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIDIE |  Aktivitas tambang emas ilegal di Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh, menganga seperti luka purba yang dibiarkan membusuk. Ribuan lubang tambang tidak ubahnya perangkap maut di kawasan Jalan Pameu–Takengon, terutama di KM 12 hingga KM 14, menunggu korban berikutnya. Fenomena ini sudah berlangsung lama, namun pemerintah pusat sekadar berdialog lewat dokumen dan laporan, tanpa turun langsung ke lokasi bencana ekologi yang nyata di depan mata.

Aceh Policy Watch berani membongkar kegagalan negara dalam mengurai masalah ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kapolri, dan Panglima TNI sampai hari ini baru mendengar, belum menjejak tapak di lapangan. Padahal, aktivitas tambang emas ilegal bukan cuma pelanggaran administratif, tapi kejahatan lingkungan yang berdampak sistemik terhadap keselamatan warga, kesehatan publik, dan masa depan ekosistem Aceh.

Jumlah lubang dikabarkan mencapai ribuan. Tapi siapa yang pernah melihat data resmi dan terbuka? Tidak ada. Pemerintah daerah dan pusat gagal melakukan pemetaan, pendataan, dan perhitungan serius. Semua berlindung di balik birokrasi, membiarkan masyarakat Geumpang dipertaruhkan dengan resiko longsor, polusi, dan tanah yang teracuni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih kejam lagi, peredaran air raksa (merkuri) sebagai bahan utama pengolahan emas berjalan leluasa di luar pengawasan hukum. Tidak jelas dari mana asal air raksa itu, siapa pemasoknya, dan bagaimana distribusinya sampai ke tapak-tapak tambang ilegal. Padahal jelas, penggunaan dan peredaran merkuri dalam aktivitas pertambangan telah dilarang secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara khusus untuk pertambangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), menyatakan setiap kegiatan pertambangan tanpa izin adalah tindak pidana.

Sayangnya, penindakan hukum masih bersifat seremonial. Yang ditangkap hanya buruh—hanya pemeran layar depan. Sementara penyandang modal, aktor intelektual, dan pemasok bahan kimia berbahaya nyaris tak tersentuh. Penegakan hukum tidak menyentuh rantai suplai air raksa yang nyata-nyata telah melanggar Pasal 60 dan Pasal 104 UU PPLH, juga mengabaikan wajib tanggung jawab lingkungan sesuai Pasal 162 dan Pasal 165B UU Minerba.

Regulasi memang hadir, sanksi pidana untuk penambangan tanpa izin bisa mencapai hukuman penjara dan denda miliaran rupiah. Namun, siapa yang peduli jika aparat lokal dan pusat hanya menunggu arahan tanpa keberanian turun ke titik rawan? Negara secara terang-terangan memperlihatkan ketidakberdayaan, membiarkan ribuan lubang tambang ilegal berdiri tanpa perlawanan, sementara risiko bencana ekologi dan kemanusiaan terus mengintai.

Pemerintah didesak segera melakukan uji laboratorium menyeluruh—menguji kadar merkuri di air, tanah, dan sedimen sungai di sekitar Geumpang. Jika pencemaran ditemukan, maka negara wajib bertindak tegas, melakukan pemulihan serta menindak setiap pihak yang terlibat sesuai hukum. Tidak cukup lagi hanya menunggu laporan dan janji-janji.

Seluruh pejabat pusat harus hadir bukan untuk berfoto, tapi mengakhiri siklus kejahatan lingkungan yang sudah terlalu lama berlangsung. Tidak ada lagi alasan menunda. Jika negara tak sanggup memberantas tambang emas ilegal dan memberangus peredaran racun merkuri, berarti negara sedang menulis sejarah kegagalan melindungi rakyat dan tanah airnya sendiri. Geumpang adalah cermin keberanian atau kehancuran—tergantung pada seberapa berani negara menjalankan hukum yang mereka buat sendiri. (TIM)

Berita Terkait

Jembatan Krueng Baro Sigli Ditutup Mulai 13 November 2026, Arus Lalu Lintas Dialihkan
Operasi Jumat 19 September Menyisakan Tanya Besar, Mengapa Alat Berat Milik Pemodal Tak Tersentuh
Keuchik Gampong Tgk. Laweung Buka Suara soal Yayasan Jabal Ulum Pidie: Dugaan Pelecehan Diminta Diusut Tuntas, Anak-anak Harus Dipulihkan
Penertiban Tambang Pulo Loih Disorot: Dugaan Setoran Oknum Berseragam Muncul, Tambang Cina Disebut Tak Tersentuh
Alat Tambang Rakyat Dibakar di Geumpang, Publik Menagih Jawaban: Siapa yang Mengawasi Pemodal dan Pemain Besar?
PETI Geumpang Kembali Memanas: Warga Lokal Ditertibkan, Dugaan Keterlibatan Pemodal Cina Justru Menjadi Pertanyaan Besar
Konflik Membara Di Peti Geumpang , DLH Pidie Klaim Cek Air & Tanah, Amat Tong Red Tantang Balik: “Bek Pegot-Pegot Abah Bagai Siuro Sepot! Itu Tambang China, Kami Warga Geumpang Dilarang Kerja
133 Alat Berat Disebut Keluar-Masuk Geumpang, Dugaan Jaringan Pelindung Tambang Emas Ilegal Kian Disorot

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:32 WIB

كيف تبدأ اللعب في My Chicken Soup: دليل للمبتدئين في 2026

Jumat, 20 November 2026 - 20:08 WIB

Explore the top casino games at Krikya: A guide for Bangladeshi players

Jumat, 20 November 2026 - 16:03 WIB

Transform your virtual interactions with PornJoy AI’s amazing adult AI companions

Jumat, 20 November 2026 - 14:58 WIB

Spinpanda cashback: hoe het werkt en waarom je het wilt

Kamis, 19 November 2026 - 23:10 WIB

Cashout rules demystified: A step-by-step guide for Mzansibet players

Kamis, 19 November 2026 - 22:49 WIB

Chicken Road en línea: dónde jugar y obtener los mejores bonos en 2026

Kamis, 19 November 2026 - 22:01 WIB

Роял казино APK жүктеуі: қолға алынатын қауіпсіздік шаралары

Kamis, 19 November 2026 - 19:25 WIB

Slots emocionantes e suporte 24h: a experiência completa no DBBet Brasil

Berita Terbaru