Temuan BPK Ungkap BPKK Gayo Lues Turunkan Tarif Pajak MBLB dari 20 Persen Jadi 15 Persen Tanpa Dasar Qanun

LIPUTAN 1

- Redaksi

Senin, 23 November 2026 - 05:01 WIB

501 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

GAYO LUES — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh menemukan kekurangan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp303.964.899 akibat penetapan tarif pajak yang tidak sesuai ketentuan. Meski aturan menetapkan tarif pajak MBLB sebesar 20 persen dan opsen 25 persen atas pajak terutang untuk Pemerintah Aceh, Bidang Pendapatan BPKK masih menggunakan perhitungan lama dengan tarif 15 persen karena menilai penambahan opsen akan meningkatkan beban pajak secara signifikan. Akibatnya, perhitungan pajak yang ditetapkan kepada wajib pajak lebih rendah dari yang seharusnya.

Perhitungan pajak MBLB yang ditetapkan lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp303.964.899 itu bukan sekadar selisih hitungan. Itu adalah uang daerah yang tidak ditagih, uang provinsi yang tidak disetor, dan bukti bahwa aturan pajak dikalahkan oleh penilaian subjektif pejabat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Qanun Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Harga patokan setiap jenis MBLB ditentukan berdasarkan standar harga yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.8/1259/2024 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Hasil perkalian tersebut kemudian dikalikan dengan tarif pajak MBLB sebesar 20 persen untuk mendapatkan nilai pajak terutang yang harus disetorkan oleh masing-masing wajib pajak MBLB. Selain itu sejak Tahun 2025, atas Pajak MBLB Kabupaten dikenakan Opsen Pajak MBLB yang wajib disetorkan ke Pemerintah Aceh. Tarif Opsen MBLB sebesar 25 persen atas Pajak MBLB terutang.

Hasil perhitungan kembali atas pendapatan pajak MBLB diketahui bahwa penetapan pajak MBLB dihitung dengan tarif pajak MBLB sebesar 15 persen dikalikan dengan dasar pengenaan sehingga terdapat kekurangan penerimaan pajak MBLB sebesar Rp303.964.899.

Bagaimana mungkin tarif yang sudah ditetapkan 20 persen diturunkan menjadi 15 persen? Siapa yang memberi kewenangan kepada Bidang Pendapatan untuk mengubah tarif yang ditetapkan Qanun? Dan jika tarif 15 persen dipakai karena dinilai lebih ringan bagi pengusaha, mengapa keringanan itu tidak ditetapkan melalui perubahan Qanun, tetapi justru dilakukan secara diam-diam dalam perhitungan?

Keterangan dari Kabid Pendapatan BPKK menunjukkan bahwa penetapan pembayaran pajak MBLB oleh wajib pajak dengan tarif pajak MBLB 20 persen sudah termasuk dengan opsen pajak MBLB. Perhitungan pokok pajak MBLB sebesar 100 persen untuk Kabupaten dan tambahan 25 persen sebagai Opsen MBLB untuk Pemerintah Aceh belum sepenuhnya diterapkan. Atas kondisi tersebut, Bidang Pendapatan BPKK masih menggunakan perhitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu pembagian pokok MBLB 100 persen dengan porsi 75 persen untuk Kabupaten dan 25 persen untuk Provinsi.

Bidang Pendapatan belum menerapkan persentase pembagian tersebut dikarenakan Bidang Pendapatan BPKK menilai kenaikan pajak MBLB akibat penambahan atas Opsen sangat signifikan. Ketentuan teknis tata cara perhitungan MBLB belum diturunkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Alasan kenaikan pajak sangat signifikan adalah alasan yang paling berbahaya. Apakah pajak dipungut berdasarkan aturan atau berdasarkan perasaan pejabat bahwa pengusaha akan keberatan? Jika setiap aturan yang menaikkan pajak boleh diabaikan karena dinilai memberatkan, untuk apa ada Qanun, untuk apa ada Undang-Undang, untuk apa ada Peraturan Pemerintah? Dan jika ketentuan teknis belum diturunkan dalam Perbup, mengapa BPKK tidak mendorong penerbitan Perbup itu, justru memakai kekosongan itu untuk tetap memakai perhitungan lama?

Persoalannya tidak berhenti pada Rp303,9 juta. Temuan BPK juga mengungkap risiko hilangnya penerimaan sebesar Rp317.603.963 atas Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum terealisasi. Artinya, selain pajak yang ditetapkan terlalu kecil, ada pula SKPD yang sudah diterbitkan tetapi tidak ditagih, tidak diawasi, dan dibiarkan tidak terealisasi. Jika SKPD sudah diterbitkan tetapi tidak ditindaklanjuti, untuk apa SKPD itu diterbitkan? Dan jika Rp317,6 juta itu hilang, siapa yang akan bertanggung jawab?

BPK menyebut masalah itu disebabkan karena dua hal. Pertama, Kepala BPKK belum melakukan pengawasan dan pengelolaan pajak MBLB secara memadai. Kedua, Kepala Bidang Pendapatan BPKK tidak melakukan inventarisasi atas SKPD yang telah diterbitkan namun belum terealisasi, dan tidak melakukan pemeriksaan, menetapkan dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atas Pajak MBLB. Dua penyebab itu sudah cukup menjelaskan mengapa kekurangan ini bisa terjadi. Kepala BPKK yang seharusnya mengawasi justru belum mengawasi secara memadai. Kepala Bidang Pendapatan yang seharusnya menginventarisasi SKPD dan menerbitkan STPD justru tidak melakukannya. Temuan ini tercantum dalam LHP LKPD BPK Nomor 21.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/07/2026, yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026.

Padahal regulasi sudah sangat tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan pajak MBLB dipungut dengan tarif dan opsen sesuai ketentuan, dan opsen wajib disetorkan kepada pemerintah provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan tata cara perhitungan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, termasuk kewajiban menerbitkan SKPD dan STPD bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan dasar pengenaan, tarif 20 persen, dan kewajiban opsen 25 persen atas pajak terutang.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap penerimaan harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan, dan harus disetorkan ke kas yang sah. Ketika tarif diturunkan dari 20 persen menjadi 15 persen, ketika opsen 25 persen tidak diterapkan, ketika SKPD tidak diinventarisasi, dan ketika STPD tidak diterbitkan, maka seluruh ketentuan itu dilanggar.

BPKK Gayo Lues kini harus menjawab dengan bukti, bukan dalih beban pengusaha terlalu besar. Mengapa tarif 15 persen dipakai padahal Qanun menetapkan 20 persen? Siapa yang memutuskan untuk tidak menerapkan opsen 25 persen? Ke mana Rp303.964.899 itu akan ditagih? Daftar wajib pajak mana saja yang pajaknya ditetapkan terlalu kecil? Berapa SKPD yang belum terealisasi dengan nilai Rp317.603.963 itu, dan mengapa STPD tidak pernah diterbitkan? Kapan Perbup tentang tata cara perhitungan MBLB sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023 akan diterbitkan? Dan jaminan apa yang diberikan agar pada tahun berikutnya pajak MBLB tidak lagi dihitung dengan tarif lama?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, kurang setor pajak MBLB Rp303,9 juta ini bukan sekadar salah hitung tarif. Ia adalah bukti bahwa pajak galian di Gayo Lues dipungut tanpa mengacu pada Qanun, bahwa opsen untuk Pemerintah Aceh tidak disetor, bahwa SKPD dibiarkan tidak terealisasi, dan bahwa pengawasan BPKK tidak berjalan — sementara batu dan mineral dari bumi Gayo Lues terus dikeruk, tetapi pajaknya justru diringankan dengan cara yang melanggar aturan. (TIM)

Berita Terkait

Kapolsek Blangkejeren Gelar Shalat Jumat Keliling, Pastikan Ibadah Jamaah Berjalan Aman, Nyaman, dan Khusyuk
Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara
Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh
RSUD Gayo Lues Kehilangan Rp5,5 Miliar dari Retribusi Kesehatan, BPK: Apakah Pelayanan RSUD Gayo Lues Semakin Sepi?
BPK Sebut Bendahara Gaji Gayo Lues Tidak Verifikasi Daftar Bayar, Berapa Banyak Lagi Gaji Salah Bayar di Gayo Lues yang Tidak Terungkap?
Quick Response Personel Batalyon D Pelopor Bersama Masyarakat Padamkan Kebakaran Rumah di Gayo Lues
Kebakaran Melanda Desa Terpencil Telege Jernih Terangun Gayo Lues, 18 Unit Rumah Rata dengan Tanah dan Satu Anggota Damkar Jatuh Tersambar Pompa Air
Jangan Jadikan Petani Penonton, Anggota DPRK Abdussalam Minta Distanbun Gayo Lues Buka Daftar Penerima Empat Juta Bibit Kopi GERETEK

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 22:45 WIB

Pembukaan FORPROVSU I KORMI Sumatera Utara Tahun 2026, Dihadiri Pemkab Karo.

Minggu, 22 November 2026 - 22:37 WIB

Pekan Kebudayaan Daerah 2026, Bupati Karo Ajak Generasi Muda Lestarikan Warisan Budaya.

Minggu, 22 November 2026 - 22:16 WIB

Memacu Transformasi Budaya Birokrasi,Bupati Karo Adakan Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik.

Jumat, 20 November 2026 - 08:55 WIB

PT Pariban Sibayak Jilena,UPTD TAHURA Bukit Barisan ,Diduga Kerja Sama Obok Obok Ekosistem Gunung Sibayak.

Kamis, 19 November 2026 - 02:53 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Selasa, 17 November 2026 - 23:46 WIB

Prof. Dr. Sutan Nasomal Kecam Keras Gelanggang Sabung Ayam di Bulu Wattang, Desak Kapolda Sulsel Turun Tangan Usut Dugaan Pembiaran

Selasa, 17 November 2026 - 18:37 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Berita Terbaru