ACEH TENGGARA – Di tengah tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, satu kabar datang dari jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo-Karo, SE, M.Si., Ak., dinyatakan lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan XXV Tahun 2026 dengan predikat Sangat Memuaskan.
Predikat itu bukan sekadar penilaian administratif. Dalam jenjang pelatihan kepemimpinan nasional, predikat Sangat Memuaskan menandakan peserta tidak hanya menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran, tetapi juga dinilai mampu menerjemahkan teori kepemimpinan strategis ke dalam sebuah gagasan perubahan yang aplikatif, terukur, dan berdampak bagi organisasi yang dipimpinnya.
Pelatihan tersebut diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja. PKN Tingkat II sendiri dirancang untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, yakni level jabatan yang dituntut tidak hanya mahir mengelola administrasi, tetapi juga mampu membaca arah kebijakan, mengelola risiko, membangun jejaring, serta memimpin perubahan di tengah keterbatasan sumber daya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syukur mengikuti pelatihan tersebut sejak 14 Juli hingga 20 November 2026 di Aceh Besar. Selama lebih dari empat bulan, ia menempuh 923 jam pelajaran yang mencakup pembelajaran klasikal, bimbingan proyek perubahan, praktik kepemimpinan, hingga evaluasi akhir. Sertifikat kelulusan diterbitkan pada 20 November 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Yang membuat capaian ini tidak berhenti sebagai prestasi personal adalah proyek perubahan yang dibawanya. Ia mengangkat tema Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pembayaran Terintegrasi di Kabupaten Aceh Tenggara.
Tema itu dipilih bukan tanpa alasan. Bagi daerah seperti Aceh Tenggara, Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah salah satu fondasi kemandirian fiskal. Semakin kuat PAD, semakin besar ruang gerak daerah untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Namun di sisi lain, penguatan PAD kerap terhambat persoalan klasik, mulai dari sistem pembayaran yang masih tersebar, data wajib pajak dan retribusi yang belum terintegrasi, hingga layanan pembayaran yang belum sepenuhnya memudahkan masyarakat.
Melalui proyek perubahan tersebut, Syukur menawarkan jalan keluar berupa sistem pembayaran yang terintegrasi. Gagasannya bertumpu pada penyederhanaan alur pembayaran, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi agar proses pembayaran PAD menjadi lebih mudah diakses, lebih mudah dilacak, dan lebih sulit dimanipulasi. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang selama ini terus didorong pemerintah.
Jika gagasan itu diimplementasikan secara konsisten, dampaknya tidak hanya dirasakan di internal BPKD. Bagi masyarakat, pembayaran yang terintegrasi berarti layanan yang lebih cepat, kepastian bukti pembayaran, dan berkurangnya potensi pungutan yang tidak tercatat. Bagi pemerintah daerah, sistem yang terintegrasi berarti data PAD yang lebih akurat, pengawasan yang lebih mudah, serta dasar pengambilan keputusan yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan anggaran.
Di sinilah relevansi pelatihan kepemimpinan tingkat II itu teruji. PKN II tidak dirancang untuk menghasilkan peserta yang sekadar paham konsep. Ia dirancang untuk melahirkan pemimpin yang mampu mengubah persoalan lama menjadi program baru, dan mengubah program baru menjadi kinerja yang bisa diukur. Proyek perubahan menjadi semacam ujian akhir, apakah peserta mampu keluar dari rutinitas birokrasi dan menawarkan solusi atas masalah nyata di daerahnya.
Bagi Kabupaten Aceh Tenggara, predikat Sangat Memuaskan yang diraih Kepala BPKD-nya diharapkan menjadi energi baru bagi pengelolaan keuangan daerah. Tantangan ke depan tidak ringan. Pemerintah daerah dituntut meningkatkan PAD di tengah dinamika ekonomi, sekaligus menjaga kualitas belanja agar tepat sasaran, menjaga disiplin anggaran, dan memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Capaian ini juga menjadi pengingat bahwa kepemimpinan di birokrasi tidak cukup diukur dari jabatan yang diemban. Ia diukur dari kemampuan menghadirkan perubahan, membangun inovasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ilmu, pengalaman, dan jejaring yang diperoleh selama mengikuti PKN II kini menjadi modal yang harus diwujudkan dalam kerja nyata, terutama dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, modern, dan dipercaya publik di Kabupaten Aceh Tenggara. (RED)














































