SUBULUSSALAM — Jembatan yang seharusnya menghubungkan warga Dusun Melati, Kampong Sepadan, Kecamatan Rundeng, justru kini berdiri sebagai bangunan yang tidak selesai, tidak bisa dilalui, dan menyisakan persoalan keuangan yang belum tuntas. Pembangunan Jembatan Jalan Durian itu terlambat 132 hari sebelum akhirnya diputus kontrak, dengan realisasi fisik baru 56,31 persen dan realisasi keuangan baru 50,75 persen.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh terhadap Pemerintah Kota Subulussalam, pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV AK itu tercatat dalam Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan atas Paket Pekerjaan yang Belum Selesai dengan nilai kontrak Rp2.386.925.000. Nilai realisasi yang baru dibayarkan sebesar Rp1.211.364.437. Artinya, lebih dari Rp1,1 miliar anggaran telah dikeluarkan, tetapi jembatan belum bisa dimanfaatkan masyarakat. Pertanyaan paling sederhana pun muncul di sini: untuk apa uang sebesar itu dikeluarkan jika hasilnya adalah jembatan yang mangkrak?
Pemeriksaan BPK dilakukan melalui reviu dokumen kontrak dan dokumen pendukung pembangunan jembatan tersebut. Hasilnya mencatat keterlambatan penyelesaian pekerjaan mencapai 132 hari hingga kontrak diputus. Kondisi itu menjadi dasar penghitungan denda yang wajib dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan kontrak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penghitungan keterlambatan, BPK memperhitungkan masa tanggap darurat bencana alam banjir dan tanah longsor di Kota Subulussalam selama 14 hari, terhitung sejak 27 November hingga 10 Desember 2025. Periode tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Subulussalam Nomor 100.3.3.3/217/2025 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kota Subulussalam. Dengan memperhitungkan masa tanggap darurat tersebut, keterlambatan yang menjadi dasar pengenaan denda dihitung selama 118 hari, yakni 132 hari dikurangi 14 hari.
Atas keterlambatan itu, denda yang harus dipotong atau disetorkan oleh penyedia tercatat sebesar Rp253.745.180,18 atau sekitar Rp253,7 juta. Perhitungannya didasarkan pada nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp2.150.382.882,88, dengan rumus 1/1000 dikali 118 hari dikali nilai kontrak tersebut. Angka itu bukan sekadar hitungan di atas kertas. Ia adalah hak keuangan daerah yang harus ditagih dan disetorkan ke kas daerah. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 30 Oktober 2026.
BPK menegaskan dua akibat yang sangat serius dari persoalan ini. Pertama, Jembatan Jalan Durian Dusun Melati Kampong Sepadan Kecamatan Rundeng belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua, terjadi kekurangan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp253.745.180,18 atas CV AK dan klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp119.346.300. Dengan kata lain, selain jembatan tidak selesai, daerah juga kehilangan penerimaan yang seharusnya menjadi haknya sebesar total Rp373 juta lebih jika denda dan jaminan pelaksanaan dijumlahkan. Bagaimana mungkin daerah yang sudah merugi karena proyek mangkrak harus kembali merugi karena dendanya tidak ditagih?
BPK juga mengungkap dua akar penyebab yang saling berkaitan. Pertama, Plt. Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya memedomani ketentuan dalam kontrak.
Dua penyebab itu menggambarkan kegagalan pengawasan yang berlapis. Pengguna Anggaran yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama justru kurang cermat mengawasi. PPK yang seharusnya menjadi ujung tombak pengendalian kontrak justru tidak sepenuhnya berpegang pada ketentuan kontrak. Ketika dua lapis pengawasan itu sama-sama lemah, hasilnya adalah proyek yang terlambat 132 hari, lalu diputus kontrak, lalu dendanya tidak ditagih. Apakah pengawasan itu hanya dilakukan di atas kertas, sementara di lapangan pekerjaan berjalan tanpa pengendalian yang nyata? Dan mengapa keterlambatan yang sudah berlangsung berbulan-bulan baru berujung pada pemutusan kontrak setelah pekerjaan hanya mencapai 56,31 persen?
Persoalan ini semakin telanjang ketika diukur dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 dan Pasal 79, menegaskan bahwa penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan wajib dikenai denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dan PPK wajib mengenakan denda tersebut serta memotongnya dari pembayaran atau menagihnya kepada penyedia. Ketentuan itu bersifat wajib, bukan pilihan. Ketika denda Rp253,7 juta tidak dipotong atau tidak ditagih, maka ketentuan itu telah dilanggar.
Kewajiban yang sama juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 dan Pasal 12, yang menegaskan bahwa PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, termasuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, melakukan evaluasi kinerja penyedia, dan mengenakan sanksi sesuai kontrak. Sementara Pasal 8 menegaskan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan. Ketika Plt. Kepala DPUPR kurang cermat mengawasi dan PPK tidak sepenuhnya memedomani kontrak, maka kedua pasal itu telah diabaikan secara nyata.
Di sisi pengelolaan keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan bahwa setiap penerimaan negara atau daerah harus disetor ke kas negara atau kas daerah dan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah. Denda keterlambatan merupakan penerimaan daerah yang wajib ditagih dan disetor. Membiarkan denda Rp253,7 juta tidak ditagih sama artinya dengan membiarkan hak keuangan daerah hilang. Siapa yang akan bertanggung jawab atas hilangnya penerimaan itu?
Kewajiban itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pengguna Anggaran wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada SKPK yang dipimpinnya, termasuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Persoalan jaminan pelaksanaan juga tidak kalah penting. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 38, menegaskan bahwa jaminan pelaksanaan wajib diserahkan penyedia sebagai jaminan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, dan dapat dicairkan apabila penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak hingga diputus kontrak. Klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp119.346.300 itu adalah hak daerah yang seharusnya segera diklaim kepada penerbit jaminan. Mengapa klaim itu belum dilakukan? Apakah dokumen jaminan sudah kedaluwarsa? Apakah penerbit jaminan sudah dihubungi? Ataukah klaim itu hanya tercatat sebagai temuan BPK tanpa tindak lanjut?
Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan daerah. Jembatan adalah infrastruktur dasar yang menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketika jembatan tidak selesai, yang dirugikan bukan hanya anggaran, melainkan juga masyarakat Dusun Melati yang harus terus menunggu akses yang layak. Berapa lama lagi warga harus melintasi jalan yang tidak memiliki jembatan yang layak, sementara proyeknya sudah diputus kontrak dan penyedianya belum membayar denda?
Dampak dari proyek mangkrak ini kini menjadi beban berlapis bagi Kota Subulussalam. Pertama, masyarakat belum dapat memanfaatkan jembatan. Kedua, daerah kehilangan penerimaan denda dan klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp373 juta lebih. Ketiga, daerah harus mengalokasikan anggaran baru untuk melanjutkan pembangunan jembatan yang terbengkalai, yang nilainya tentu tidak kecil. Keempat, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah kota dalam mengelola proyek konstruksi semakin terkikis.
Pemerintah Kota Subulussalam kini tidak punya pilihan selain menjawab secara terbuka dan terukur. Pertama, apakah denda keterlambatan Rp253.745.180,18 sudah ditagih kepada CV AK? Jika belum, kapan akan ditagih dan melalui mekanisme apa? Kedua, apakah klaim jaminan pelaksanaan Rp119.346.300 sudah diajukan kepada penerbit jaminan? Jika belum, apa kendalanya? Ketiga, bagaimana kelanjutan pembangunan Jembatan Jalan Durian? Apakah akan dilelang ulang? Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Dan kapan masyarakat bisa melaluinya?
Keempat, apakah ada evaluasi terhadap Plt. Kepala DPUPR dan PPK yang dinilai kurang cermat dan tidak sepenuhnya memedomani kontrak? Apakah ada sanksi atau pembinaan yang diberikan? Jika tidak ada, maka temuan BPK ini hanya akan menjadi catatan tahunan yang berulang. Kelima, apakah ada pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek konstruksi lainnya di Subulussalam, agar pola yang sama, terlambat, putus kontrak, denda tidak ditagih, tidak terulang pada proyek lain?
Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan bukti penagihan denda, klaim jaminan, dan rencana lanjutan pembangunan, maka temuan BPK ini hanya akan menjadi satu lagi daftar panjang kegagalan pengelolaan proyek daerah. Jembatan yang mangkrak di Dusun Melati bukan sekadar beton yang tidak selesai. Ia adalah cermin dari pengawasan yang lemah, pengendalian kontrak yang tidak dijalankan, dan hak keuangan daerah yang dibiarkan hilang. Dan ketika jembatan saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa pembangunan lainnya akan berjalan lebih baik?
(TIM INVESTIGASI)
