Luputan1.netBANDUNG BARAT — Gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan. Dinamika tersebut dinilai sebagai sinyal serius terhadap stabilitas pemerintahan daerah dan perlu segera mendapatkan respons dari jajaran pimpinan Pemkab Bandung Barat.
Ketua Aliansi Anak Bangsa, Didik Fuji Endarto, meminta pemerintah daerah tidak menganggap enteng berbagai aspirasi yang disampaikan massa aksi. Menurutnya, rangkaian demonstrasi yang terus bermunculan menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera direspons secara terbuka dan proporsional.
Didik secara khusus menyoroti posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir. Ia menilai Sekda sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas birokrasi, efektivitas pemerintahan, serta kondusivitas pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melihat situasi dan gelombang protes yang terjadi, Sekda Ade Zakir mestinya bisa lebih legowo dan dewasa dalam menyikapi aspirasi yang berkembang. Kalau memang tuntutan masyarakat terus bergulir dan tidak ada penyelesaian, kami khawatir kondisi pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan daerah, semakin tidak kondusif,” ujar Didik kepada awak media, Senin (7/9/2026).
Soroti Stabilitas Birokrasi dan Keuangan Daerah
Menurut Didik, persoalan yang berkembang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak terhadap kinerja birokrasi. Ia menilai stabilitas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif.
Ia juga mengingatkan agar dinamika antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Pemerintahan membutuhkan suasana yang stabil. Jangan sampai energi pemerintah habis untuk menghadapi konflik dan polemik, sementara pelayanan kepada masyarakat serta agenda pembangunan justru terganggu,” katanya.
Didik menegaskan, kritik dan aspirasi masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Namun, ia juga berharap seluruh pihak tetap mengedepankan mekanisme yang sesuai dengan aturan serta menjaga ketertiban dalam menyampaikan pendapat.
Desak Bupati Jeje Ambil Sikap
Sorotan Aliansi Anak Bangsa kemudian diarahkan kepada Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Didik menilai kepala daerah memiliki posisi strategis untuk meredam polemik sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara efektif.
Menurutnya, Bupati tidak cukup hanya menunggu situasi mereda. Diperlukan langkah konkret untuk mencari titik temu atas berbagai persoalan yang menjadi pemicu munculnya gelombang aksi.
“Peran Bupati Jeje Ritchie Ismail sangat krusial. Harus ada ketegasan dan tindakan nyata dari pimpinan daerah. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut dan mengganggu jalannya pemerintahan KBB,” tegas Didik.
Ia berharap Bupati segera membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan yang selama ini menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Bagi Didik, dialog terbuka menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah meningkatnya eskalasi konflik serta memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan data, aturan, dan kepentingan masyarakat.
Pemkab Bandung Barat Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun Sekda Ade Zakir belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dan desakan yang disampaikan Ketua Aliansi Anak Bangsa tersebut.
Pernyataan Didik ini menjadi bagian dari dinamika aspirasi publik yang berkembang di Kabupaten Bandung Barat. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, tanggapan dari pihak Pemkab Bandung Barat dan Sekda Ade Zakir tetap diperlukan guna memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang menjadi sorotan massa aksi.”Yun Wah”
