Takalar , Liputan1.net – Tindakan sewenang-wenang oknum Pemerintah Daerah (Pemda) Takalar melalui tim gabungan ASET, Satpol PP, dan Pertanahan menuai protes keras dari masyarakat. Sebuah lapak UMKM milik Ruslan, warga Desa Banggae yang juga merupakan seorang jurnalis aktif, dibongkar paksa secara mendadak. Insiden yang terjadi pada Juli 2025 ini memicu polemik lantaran dilakukan tanpa adanya proses mediasi maupun surat pemberitahuan resmi sebelumnya .
Ruslan menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas prosedur pembongkaran yang dinilai cacat administrasi tersebut. Menurutnya, tindakan sepihak ini sangat tidak menghargai proses birokrasi di tingkat bawah, padahal dirinya mengklaim telah dapat izin operasional dari Kepala Dusun dan Kepala Desa Banggae. Ketiadaan ruang dialog sebelum di bongkar. tidak menunjukkan pendekatan Pemda yang jauh dari kesan humanis.
Kejanggalan semakin mencolok dengan adanya indikasi praktik tebang pilih dalam penegakan aturan di lapangan. Ruslan mengecam keras standar ganda yang diterapkan oleh tim gabungan Pemda Takalar. Ironisnya, di lokasi yang sama saat lapak miliknya diratakan dengan tanah, kini justru berdiri bangunan usaha baru milik warga lain yang dibiarkan berdiri kokoh tanpa ada tindakan penertiban serupa dari pihak berwenang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengapa bangunan saya dibongkar tanpa diskusi dan tanpa sepengetahuan saya, sementara di lokasi yang sama orang lain justru dibiarkan membangun? Ini jelas perlakuan diskriminatif dan mencederai rasa keadilan bagi pelaku usaha kecil seperti kami,” tegas Ruslan dengan nada kecewa saat memberikan keterangan kepada awak media.
Dampak dari pembongkaran ini tidak hanya mematikan mata pencaharian, tetapi juga menimbulkan kerugian material yang signifikan bagi korban. Ruslan mengungkapkan bahwa lapak tersebut dibangun dengan modal dari pinjaman yang harus dicicil setiap bulan. Hingga saat ini, pihak Pemda Takalar belum memberikan solusi, kompensasi, maupun pertanggungjawaban atas kerugian ekonomi yang dialami oleh Ruslan akibat tindakan represif tersebut.
Ruslan menilai kejadian ini sebagai preseden buruk bagi perlindungan UMKM di Kabupaten Takalar. Ia mendesak DPRD Takalar dan para aktivis pers untuk turun tangan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menuntut keadilan serta transparansi dari Pemda terkait alasan di balik penghancuran lapaknya, sembari mempertanyakan mengapa bangunan lain di zona yang sama mendapatkan pengecualian.
Sampai berita ini diterbitkan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi terkait, namun belum berhasil mendapatkan klarifikasi atau pernyataan resmi dari Satpol PP maupun bagian ASET Pemda Takalar mengenai alasan pembongkaran tanpa musyawarah tersebut. Pihak pemerintah daerah terkesan bungkam menghadapi tuntutan keterbukaan informasi atas insiden yang menimpa salah satu insan pers ini.(*)
