Meulaboh, 11 Juni 2025 – Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU), Putra Rahmat, angkat suara terkait skandal tambang emas PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) di Aceh Barat. Ia mendesak Polda Aceh untuk menghentikan seluruh aktivitas operasional PT MGK secara menyeluruh, menyusul status izin perusahaan yang hingga kini belum jelas secara hukum.
Tak hanya itu, Putra juga meminta aparat penegak hukum membuka penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang diduga terjadi di wilayah konsesi PT MGK dan sekitarnya.
“Negara tidak boleh tunduk pada korporasi yang membangkang hukum. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini pengabaian terang-terangan terhadap kedaulatan hukum,” kata Putra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putra juga mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengusulkan pencabutan permanen IUP PT MGK. Langkah ini, menurutnya, merupakan tindak lanjut logis dari Surat Peringatan Terakhir Nomor 540/DPMPTSP/290/2023 yang dikeluarkan DPMPTSP Aceh sejak 31 Januari 2023, namun tak kunjung ditindaklanjuti oleh perusahaan.
“PT MGK sudah diberi banyak kelonggaran oleh pemerintah pusat, lalu dikembalikan ke Aceh untuk dibina, dan tetap tidak patuh. Apa lagi yang harus ditunggu?” tegasnya.
Menurut Putra, ketidakpatuhan administratif dan teknis yang dilakukan PT MGK bukan hal baru. Ia menyebut, jika negara membiarkan praktik seperti ini terus berjalan, maka hukum hanya akan menjadi formalitas, bukan alat keadilan.
“Kami mahasiswa tidak akan diam. PT MGK harus dihentikan. Jika tidak, kita sedang membiarkan preseden buruk merusak wajah hukum dan lingkungan Aceh,” tutupnya.
Putra juga menyoroti kontribusi ekonomi perusahaan terhadap daerah yang nyaris nihil. Ia menilai, selama bertahun-tahun beroperasi, PT MGK tidak memberikan manfaat berarti bagi masyarakat Aceh Barat.
“Selama perusahaan itu berdiri, tidak satu rupiah pun masuk ke PAD. Tidak ada efek berganda, tidak ada pembangunan, hanya kerusakan dan ketimpangan,” tegasnya.
Menurut Putra, jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka rakyat hanya akan menjadi saksi bisu dari kerusakan yang dilegalkan atas nama investasi.(*)
