Kasus Dana Desa Subulussalam: Rp 2,4 Miliar untuk Pelatihan “Siluman” di Medan

LIPUTAN 1

- Redaksi

Minggu, 13 April 2025 - 10:38 WIB

50519 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM | Kota Subulussalam kembali dihebohkan oleh Kasus skandal dugaan korupsi dana desa. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Subulussalam (AMPES), Lembaga Pemberantasan Tipikor (LP Tipikor), LSM CAPA, LSM Aliansi Peduli Indonesia (API), LSM Suara Putra Aceh, dan sejumlah lembaga lainnya mengecam keras program pelatihan yang diduga sebagai “program titipan” dan telah menghabiskan anggaran hingga Rp 2,4 miliar. Pelatihan yang digelar di Medan ini menjadi sorotan tajam karena dinilai tidak efektif dan merugikan keuangan negara.

Kejanggalan muncul dari daftar peserta pelatihan yang tidak sesuai dengan bidang pelatihan yang diberikan. Terungkap fakta bahwa sejumlah peserta bukan berasal dari kalangan pertukangan atau kelistrikan, bahkan terdapat wartawan di antara peserta. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya penyelewengan dana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peran Apdesi dan BKAD Kota Subulussalam serta APH diduga kuat berperan dalam aksi Dugaan Korupsi Program Titipan dari dana desa Sekota Subulussalam Aceh tersebut.

Adi Subandi, pimpinan LSM Aliansi Peduli Indonesia Kota Subulussalam, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki kasus ini yang melibatkan 82 desa di Kota Subulussalam. Ia menyebut program pelatihan ini sebagai “program siluman” karena tidak melalui proses musyawarah desa (Musrembang) dan diduga telah menghabiskan anggaran hingga Rp 77 juta per desa.

Drs. Hawari, Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Kota Subulussalam, membenarkan bahwa pelatihan tersebut tidak tercantum dalam rapat dusun atau rapat desa. Ia menjelaskan bahwa pendamping desa hanya memfasilitasi musyawarah kampung dan menekankan bahwa keabsahan APBDes menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan Kota Subulussalam.

Skandal ini semakin memprihatinkan mengingat pentingnya efisiensi anggaran untuk mewujudkan visi “Kota Subulussalam Mandiri Berkelanjutan”. Lembaga-lembaga yang terlibat mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini.//Tim Inv.

Berita Terkait

Tidak Ada Jaminan Keamanan untuk Wartawan Jika Negara Bungkam Terhadap Teror semacam Ini
Kasus Dana Desa Macet Bertahun-tahun, Dugaan Korupsi Pulih Kombih Jadi Luka Terbuka Bagi Warga Tualang
Dugaan Pelecehan Anak Yatim oleh Oknum PT Asdal: Luka di Tengah Kebun Sawit Subulussalam
MTQ 2025 Subulussalam, Tradisi Tahunan yang Menyatukan Iman, Budaya, dan Bangsa
Klarifikasi Proyek TPA dan Dana Desa: Nurasiah Padang Tantang Pihak yang Menuduh Hadirkan Bukti
Mental Preman dan Perampok Anggaran? Oknum Camat Sultan Daulat Harus Diusut Tuntas
Warga Kecil Jadi Korban, Wartawan Abal-Abal Aman: Dimana Hukum Saat Privasi dan Reputasi Diinjak?
Pj. Kepala Desa Teladan Baru Disorot: Pengalihan Dana Tanpa Papan Proyek dan Keterlambatan BLT Timbulkan Kecurigaan

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 21:45 WIB

Peringati HUT RI ke – 81 , Pemdes Tanjung Kilang Kecamatan Durai Adakan Berbagai Lomba Pesta Rakyat

Minggu, 23 Agustus 2026 - 15:22 WIB

Lomba Gerak Jalan Kreasi Meriahkan Peringatan HUT RI ke – 81 Desa Lubuk Kecaman Kundur.

Kamis, 20 Agustus 2026 - 23:24 WIB

Peduli Keselamatan Nelayan, Satpolairud Polres Karimun Bagikan 30 Life Jacket Kepada KUB Bintang Timur

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:59 WIB

Kepala Desa Tanjung Berlian Barat Mengunjungi TPQ Baiturrahim Dusun Tiga Tanjung Berlian Barat.

Kamis, 12 Maret 2026 - 19:57 WIB

Pemerintah Desa Tebias Adakan Musyawarah Desa (Musdes) LPDP dan LKPPD tahun 2025

Selasa, 10 Maret 2026 - 18:26 WIB

Kapolres Karimun Imbau Warga Tetap Tenang, Distribusi BBM Dipastikan Aman

Jumat, 30 Januari 2026 - 17:57 WIB

Dari Lahan Polres, Polres Karimun Dorong Ketersediaan Pangan Berkelanjutan

Selasa, 27 Januari 2026 - 17:02 WIB

Kebijakan Anggaran 2026 Dikhawatirkan Tekan Daya Kerja Pemerintahan Desa

Berita Terbaru