Karimun | Liputan 1 – Pemerintah Desa (Pemdes) Sungai Buluh Kecamatan Ungar gandeng Cabjari Karimun di Tanjung Batu menggelar sosialisasi ketaatan Hukum bagi masyarakat desa yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Muhammad Saleh Desa Sungai Buluh, Senin (16/11/2026).
Acara sosialisasi ketaatan hukum dengan tema “Kenali Hukum Lindungi Generasi Bangsa” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajiban serta terhindar dari pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Desa dan seluruh staf, Camat Ungar diwakili Sekcam, Kasi PMD, pendamping Desa, BPD, Ketua Rt dan Rw serta kader Posyandu dan masyarakat Desa Sungai Buluh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sungai Buluh Thamrin menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada tim Kejaksaan dari Cabjari Karimun di Tanjung Batu yang berkenan memberikan pembinaan hukum kepada warganya.
Diharapkan peserta sosialisasi benar-benar memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan baik sehingga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga setelah acara sosialisasi ini, warga Desa Sungai Buluh semakin taat hukum dan desa kita semakin aman dan tertib, ujar Thamrin.

Kegiatan Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Camat Ungar yang diwakili Sekretaris Kecamatan (Sekcam) , Zamri, S.Ap.
Dalam sambutannya, Zamri, S.Ap. menekankan pentingnya ketaatan Hukum sebagai pondasi pembangunan desa dan ini merupakan edukasi bagi kita untuk memahami hukum.
Ketaatan Hukum itu bukan hanya tugas aparat tetapi tugas kita bersama. Kalau masyarakat taat hukum, pembangunan desa akan berjalan lancar dan tidak ada konflik sehingga dana desa bisa dikelola dengan baik, ungkapnya.
Sementara materi sosialisasi disampaikan oleh tim dari Cabjari Karimun di Tanjung Batu yang diketuai Kasubsi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara, Yosef A.R. Nainggolan, S.H.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan tentang berbagai jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi ditengah masyarakat.
Seperti tindak pidana ringan, KDRT, Narkoba, penipuan hingga penyalahgunaan dana desa.
Cabjari juga mengingatkan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan keuangan desa agar selalu berpedoman pada aturan yang berlaku, transparan dan akuntabel.
[ M. Nainggolan ].












































