MANADO, Humas Polda Sulut – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita yang berfokus pada ketahanan pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini ditegaskan oleh Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso, usai mengikuti Video Conference launching operasional 1.179 SPPG Polri dan 18 gudang ketahanan pangan secara nasional oleh Presiden RI bersama Kapolri, dari Lapangan Tribrata SPN Polda Sulut, Jumat (13/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Polda Sulut telah mengoperasikan secara penuh Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) di SPN Karombasan, Wanea. Fasilitas yang berdiri di atas lahan 800 m2 dengan dapur modern seluas 400 m2 ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi gizi bagi generasi muda.
”Polda Sulut menargetkan pengoperasian total 15 unit SPPG di seluruh wilayah Sulawesi Utara pada akhir Maret 2026. Saat ini, perkembangannya mencakup 1 unit beroperasi SPPG SPN Karombasan, 4 unit siap launching yaitu wilayah Manado, Bitung, Kotamobagu, dan Kepulauan Sitaro dan 10 unit tahap pembangunan, yang tersebar di Minahasa, Minut, Mitra, Minsel, Bolmong Raya, dan Talaud dengan progres maksimal 50%,” jelas Kombes Pol Amin Litarso.
Selain fokus pada gizi, Polda Sulut juga telah merampungkan pembangunan Gudang Ketahanan Pangan seluas 564 m2 dengan kapasitas mencapai 1.000 ton. Gudang ini dipersiapkan untuk menyimpan stok beras dan jagung guna mendukung ekosistem pangan lokal.
”Kami tinggal menunggu MOU atau kerja sama dengan Bulog Provinsi Sulawesi Utara untuk operasionalisasinya. Gudang ini akan membantu menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang adil (HET) serta mendukung ketersediaan stok pangan di wilayah Manado dan sekitarnya,” ujar lanjutnya.
Secara nasional, program ini merupakan bagian dari launching operasional serentak 1.179 SPPG Polri dan 18 gudang ketahanan pangan oleh Presiden RI bersama Kapolri.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para PJU Polda Sulut, Bhayangkari, pejabat TNI, Pemerintsh Daerah dan instansi terkait lainnya.
(*rusdi)
