KAB BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menggelar upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-384 dan Hari Kartini ke-146 di Lapangan Upakarti, yang kini tampil lebih megah dan estetik setelah direnovasi, Senin (21/4/2025).
Acara khidmat peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385 ini bukan hanya mengenang sejarah panjang Kabupaten Bandung, tetapi juga meneguhkan komitmen untuk terus melangkah maju demi masa depan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-384 tahun ini mengangkat tema “Dengan Semangat Bandung Lebih BEDAS 2025, Kita Wujudkan Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal”. Tema ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
SDM dan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam meningkatkan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. “Hari ini, di usia 384 tahun, kita semua melanjutkan estafet perjuangan ini dalam bentuk kerja nyata, melalui berbagai program pembangunan.
Daya saing daerah harus diperkuat dengan peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dalam menunjang pelayanan publik yang optimal,” ujar Bupati Bandung dalam sambutannya. Bupati Dadang Supriatna mengatakan saat ini Kabupaten Bandung telah mencatatkan berbagai capaian pembangunan yang patut kita syukuri dan jadikan pijakan untuk bergerak lebih cepat dan tepat di masa depan. Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan fenomenal hingga akhir tahun anggaran 2024. Diantaranya, Kabupaten Bandung mencatat peningkatan IPM menjadi 74,59 poin, meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 74,03 poin.
“Peningkatan IPM tersebut dicapai melalui kontribusi indeks pendidikan 65,89 poin, indeks kesehatan 84,97 poin serta indeks pengeluaran (daya beli) 74,12 poin,” jelas Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung. Pemkab Bandung juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,19%. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mencapai 5,04%. LPE ini lebih tinggi dibandingkan dengan LPE nasional dan provinsi.
Sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,36%. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 96,21% dari target atau Rp 6,93 triliun dari yang ditargetkan yaitu sebesar 7,2 triliun rupiah. “Alhamdulillah kita juga berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung menjadi Rp 1,4 triliun dari awalnya Rp 960 miliar.
Insya Allah tahun 2025 ini, kami menargetkan PAD sebesar Rp 2,03 triliun,” tutur Kang DS. Dalam bidang infrastruktur, Pemkab Bandung telah membangun 5 RSUD baru dan peningkatan persentase jalan mantap dari 68,60% pada tahun 2023 menjadi 76,38% pada tahun 2024.
“Kami menargetkan pada tahun 2025 jalan mantap Kabupaten Bandung insya Allah akan mencapai 89,73%. Kami anggarkan Rp 400 miliar per tahun untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan ini. Insya Allah dalam tiga tahun seluruh jalan di Kabupaten Bandung mulus,” ungkap Kang DS.
Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung telah melebihi target yakni menargetkan 7.000 unit per tahun. Namun dalam kurun waktu 2021–2024, telah diperbaiki 29.347 unit rumah, melebihi target yang ditetapkan. Di sektor pendidikan, Pemkab Bandung telah membangun 27 SMP baru dan menerapkan tiga muatan lokal di TK, SD, dan SMP di seluruh sekolah di Kabupaten Bandung. “Dari tahun 2023 kami juga telah merealisasikan insentif bagi ustadz-ustadzah, takmir dan marbot masjid berikut BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran Rp 109 miliar per tahun,” tambah Wakil Ketua Umum Apkasi itu.
Pemkab Bandung juga terus menunjukkan komitmennya dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut.
Peringatan Hari Jadi ke-384 juga memperingati Hari Kartini ke-146. Bupati Dadang Supriatna menyampaikan apresiasi atas kontribusi perempuan dalam pembangunan. Kang DS juga meluncurkan program “Bandung BEDAS Nyayah ka Indung” dan program Sekolah Rakyat untuk mendukung akses pendidikan masyarakat tidak mampu.(**)
