Masyarakat mengharapkan Kebijakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf Permasalahan Tambang

REDAKTUR UTAMA

- Redaksi

Sabtu, 27 September 2025 - 19:49 WIB

5066 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nagan Raya – Kebijakan Gubernur Muzakir Manaf untuk menuntaskan pungli terhadap excavator ( beko ) bagi tambang rakyat memang harapan kita semua masyarakat, tapi kenyataan di lapangan bahwa saat ini Ribuan masyarakat bekerja di sektor ini yang juga harus terhenti, yang sebagian dari mereka adalah mantan Kombatan GAM dan korban konflik yang sangat memahami topografi dari hutan aceh .

Banyak Pebisnis putra daerah yang sudah mendapatkan pinjaman lunak untuk bisa memiliki eksavator ( beko ) sendiri dengan cicilan ( credit ) berjangka yang harus terhenti juga cicilannya , tentunya semangat ini tidak boleh berhenti memenuhi kewajiban dan kebijakan bagi masyarakat.

Disisi lain secara keseluruhan untuk proses pengurusan izin tambang rakyat masyarakat memiliki Ketidak tahuannya masyarakat tentang prosedur pengurusan izin tambang rakyat mekanismenya serta persyaratannya yang harus di penuhi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Secara spesifik pak gubernur menyarankan untuk mendirikan koperasi sementara Pemahaman tentang koperasi yang masih alergi seiring banyaknya masalah di badan koperasi yang sudah berdiri lama dan yang baru berdiri ( koperasi merah putih ) belum maksimal sebagaimana mestinya dan itu Masih ada rentan waktu untuk proses pengalihan , bisa jadi adanya tambang rakyat,

Selaku masyarakat tambang kami Memohon sebijak bijaknya perhatian ungkapnya ” Edi Wanda ” dan harapan kami kepada pak Gubernur sebagai berikut :

1. Pak Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam tenggang waktu masyarakat bisa berusaha minimal 2 bulan di masa peralihan ini,

2. Buka ruang konsultasi /Diskusi dengan orang atau petugas yg tepat untuk bisa tambang rakyat bisa ter realisasi, supaya rakyat tidak nganggur, kami yang punya cicilan pun bisa berlanjut dan lancar sehingga tidak merugi

Pada prinsipnya
Kami masyarakat penambang bukan tidak mau bayar PAD, tapi prosedur pembayaran belum ditentukan sebagai mana aturannya yang membuat kami ambil jalan pintas .

Semoga di Nagan Raya ada posko khusus untuk kita dari efek kebijakan pak Gubernur Aceh Mualem Muzakir Manaf tentang tambang ilegal, Jika cicilan beko kami terhenti justru kami masyarakatpun merugi pungkasnya. [MARFIRAH]

 

Berita Terkait

KAPOLRES NAGAN RAYA HADIRI UPACARA DAN SYUKURAN DIRGAHAYU TNI KE-80 DI KODIM 0116 NAGAN RAYA
DPRK Aceh Barat dan Masyarakat Woyla Tinjau Lokasi Tambang di Krueng Woyla
Eks Kombatan hingga Ibu Rumah Tangga Bangkit Melawan Dampak Penutupan Tambang Emas
Ketua Tuha Peut Blang Muko Desak Pemerintah Percepat Pelebaran Jalan Nasional Jadi Dua Jalur
DPC Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kabupaten Nagan Raya Resmi Terbentuk
Pemuda Gampong Blang Muko Gelar Turnamen Geulayang Perdana Tahun 2025
Wabup Nagan Raya Kunjungi Korban Kebakaran di Desa Kabu Blang Sapek
Wartawan Berhak Membela Diri, Pasal 49 KUHP Jadi Tamparan Keras untuk Opini Sesat

Berita Terkait

Selasa, 4 November 2025 - 21:50 WIB

Parkiran Toko Bangunan Sinar Makmur Pari’risi Dikeluhkan, Bikin Macet Setiap Hari

Selasa, 4 November 2025 - 06:05 WIB

Bareskrim Polri Tindak Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Kamis, 30 Oktober 2025 - 21:48 WIB

SPPG Polda Banten Siap Jadi Role Model: Jaga Mutu dan Gizi Berkualitas Demi Generasi Emas 2045

Jumat, 24 Oktober 2025 - 06:06 WIB

Raja Simatupang Sindir Pedas: ‘Guru DPO di Bekasi Lebih Sakti dari Tahanan KPK

Kamis, 23 Oktober 2025 - 21:28 WIB

Bangunan Sekolah dari Baja Bekas? Proyek Revitalisasi SMP PGRI 2 Ciambar Jadi Cermin Buram Pengelolaan Dana Pendidikan

Senin, 20 Oktober 2025 - 06:13 WIB

Kekerasan terhadap Wartawan, SWI: Jangan Pernah Berkompromi dengan Intimidasi

Kamis, 9 Oktober 2025 - 22:46 WIB

Musyawarah Hangat di Sukamaju: Warga dan Pemerintah Desa Satu Suara Lanjutkan Program Isbat Nikah

Rabu, 8 Oktober 2025 - 21:53 WIB

IWOI DPW Jateng Walk Out Dari Rapat Pemkab Jepara, Jawaban PLN dan Pemdes Dinilai Tidak Sesuai dan Penuh Kejanggalan

Berita Terbaru

Uncategorized

Rehabilitasi Pustu Jipang Diduga Asal Jadi

Kamis, 6 Nov 2025 - 10:24 WIB